Zakat on SDGs Tingkatkan Kapasitas & Kemitraan



Ketua BAZNAS, Prof. Dr. Bambang Sudibyo, MBA, CA menjadi keynote speaker Seminar “SDGs Sebagai Sarana Peningkatan Kapasitas dan Pengembangan Kemitraan” di Gedung Djam’an Nur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, Rabu (01/11).(FOTO:Istimewa/BAZNAS)

Ketua BAZNAS, Prof. Dr. Bambang Sudibyo, MBA, CA menjadi keynote speaker Seminar “SDGs Sebagai Sarana Peningkatan Kapasitas dan Pengembangan Kemitraan” di Gedung Djam’an Nur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, Rabu (01/11).(FOTO:Istimewa/BAZNAS)

Zakat di Indonesia bisa menjadi salah satu potensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembuatan program yang selaras dengan Sustainable Development Goals (SDGs), yaitu 17 tujuan pembangunan global yang sudah disepakati oleh negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Hal ini ditegaskan oleh Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Prof. Dr Bambang Sudibyo, MBA, CA dalam Acara Seminar “SDGs Sebagai Sarana Peningkatan Kapasitas dan Pengembangan Kemitraan” di Gedung Djam’an Nur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, Rabu (01/11).

Menurut Prof Bambang, penghimpunan dari seluruh pengelola zakat di Indonesia tahun ini mengumpulkan dana lebih dari Rp5 triliun. Namun sebenarnya potensi zakat nasional jauh lebih dari itu yakni mencapai Rp217 triliun per tahun, dengan rata-rata pertumbuhan sekitar 37 persen.

Tahun depan, kata Prof Bambang, BAZNAS Lembaga Amil Zakat (LAZ) berkomitmen mengumpulkan zakat sebesar Rp8,77 triliun.

“Dari jumlah tersebut, ditargetkan dapat mengentaskan mustahik fakir miskin sebanyak 1% dari jumlah masyarakat miskin di Indonesia,” ujarnya.

SDGs sendiri bisa menjadi sarana memperluas kemitraan serta jaringan para pelaku filantropi, organisasi nirlaba, perusahaan, pemerintah daerah maupun komunitas di Indonesia untuk mengembangkan kerja-kerja pemberdayaan masyarakat. Dengan menggunakan alat ukur pencapaian SDGs, organisasi-organisasi tersebut dapat meningkatkan kapasitas lembaga mereka terutama dalam hal pencapaian program.

Rangkaian roadshow Philantropy Learning Forum (PLF) on SDGs ini sendiri bertujuan mengidentifikasi persoalan lembaga filantropi lokal serta pemerintah daerah dalam memahami dan mengimplementasikan SDGs. Selain itu, diharapkan melalui kegiatan ini akan dapat dirumuskan platform perluasan jaringan bagi lembaga filantropi lokal serta memperkuat peluang kemitraan antar berbagai pihak yang terlibat dalam sektor filantropi.
Direktur Eksekutif Filantropi Indonesia, Hamid Abidin, menyatakan bahwa potensi filantropi di Indonesia sangat besar. Bahkan, dalam Giving Index yang digelar oleh CAF (Charity Aid Foundation) Indonesia dinobatkan sebagai negara paling dermawan kedua di dunia setelah Myanmar.

Selain potensi zakat yang besar, penelitian PIRAC dan Dompet Dhuafa (2015) juga menunjukkan sumbangan perusahaan Indonesia mencapai Rp 12,45 triliun atau rata-rata Rp1,04 triliun per bulan.

Sayangnya, potensi ini masih belum dimobilisasi secara maksimal dan alokasi sumbangannya masih terfokus program kedaruratan atau kebencanaan, keagamaan, penyantunan, dan pelayanan sosial.

Di lain pihak, menurut Hamid, untuk mendanai pencapaian SDGs yang dicanangkan akan terpenuhi di tahun 2030, dibutuhkan dana sekitar USD 3,5-5 triliun per tahun di negara berkembang..

Karena itu tidak mungkin pemerintah, lembaga donor, serta filantropi dan bisnis bekerja sendiri-sendiri. Perlu ada kemitraan lintas sektor yang kuat terutama dalam mengatasi permasalahan di tingkat pemerintahan daerah dan komunitas.

“Agar kemitraan antarsektor dan pemangku kepentingan dapat berjalan baik, harus ada pendekatan inklusif, komunikasi yang terbuka, serta komitmen dari semua pihak”, ujar Hamid.

Melalui SDGs, Pemda dapat mendorong kemitraan untuk mengatasi masalah setempat seperti isu lingkungan dan budaya. Dengan adanya kepercayaan dari pihak pemerintah, swasta maupun masyarakat sipil, maka bentuk governance (tata kelola) bagi kemitraan yang ideal dapat tercipta.

Pemerintah telah berkomitmen untuk mendukung SDGs dengan mengeluarkan Perpres No. 50/2017 mengenai Implementasi SDGs di Indonesia. Kegiatan filantropi memiliki keunggulan karena dapat menjangkau wilayah Indonesia yang luas. Lembaga filantropi diharapkan juga berperan sebagai mediator baik di lingkup nasional maupun global untuk pencapaian SDGs.

Tim Kerja SDGs Bappeda Provinsi Bengkulu, MGS. M. Rizqi Al Fadli mengatakan SDGs telah menjadi pedoman awal dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Dalam lima prioritas pembangunan daerah, telah menggunakan perspekstif SDGs seperti pengurangan kemiskinan, ketertinggalan, pembangunan infrastruktur dan lainnya.
Upaya pengentasan kemiskinan menjadi pekerjaan rumah yang tidak ringan bagi provinsi yang menempati urutan nomer enam termiskin di Indonesia ini. Pemerintah melibatkan berbagai pihak untuk bekerjasama seperti komunitas filantropi, CSO, akademisi, pembuatan Forum CSR, BUMN dan BAZNAS.

“Sebab pembangunan daerah ini merupakan tanggung jawab bersama, sehingga kami duduk bersama-sama menyusun dokumen perencanaan dan melaksanakannya berdasar framework SDGs,” katanya.

Tentang Filantropi Indonesia

Filantropi Indonesia adalah sebuah perhimpunan/asosiasi yang bersifat nirlaba dan independen yang bertujuan memperkuat lembaga dan kegiatan filantropi di Indonesia agar bisa berperan dan berkontribusi dalam pencapaian keadilan sosial dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Kegiatan Filantropi Indonesia difokuskan pada: kajian dan edukasi, peningkatan kapasitas organisasi filantropi, fasilitasi kemitraan lembaga filantropi dengan sektor lain, serta advokasi kebijakan. Info mengenai profil Filantropi Indonesia bisa
dilihat di www.filantropi.or.id

Tentang BAZNAS

BAZNAS adalah badan pengelola zakat yang dibentuk pemerintah melalui Keputusan Presiden (Kepres) No 8/2001. BAZNAS bertugas menghimpun dan meny1alurkan Zakat Infak dan Sedekah pada tingkat nasional. Lahirnya UU No 23/2011 tentang Pengelolaan Zakat, mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat nasional. BAZNAS sudah berdiri di 514 daerah (tingkat Provinsi dan Kabupaten/ Kota).

Badan Amil Zakat Nasional
Gedung Arthaloka Jl. Jenderal Sudirman Kav.2 Lt.5 Jakarta 10220
Tlp. 021-2511444
www.baznas.go.id
t: @baznasindonesia
fb: badan amil zakat nasional
email : baznas@baznas.or.id

Comments are closed.